32| Kelas XI Semester 2 SMA/SMK/MA/MAK kuat,mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mempu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan Peristiwayang memiliki nilai simbolik tinggi akan lebih mengandung makna dalam sejarah perjalanan bangsa, antara lain mengenai sejarah perjuangan bangsa dalam rangka merebut kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan buah dan puncak perjuangan bangsa Indonesia sejak berbad-abad sebelumnya. Pancasilamerupakan dasar negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat lima sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat. Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut: 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Bagikalian yang terutama guru/dosen/pengajar pasti sudah tidak asing dengan jargon "masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya". Penjajah Belanda konon membiarkan rakyat Indonesia tetap bodoh, supaya lebih mudah dikendalikan. Orang yang bodoh lebih suka ribut antar sesama. PPKN Bangsa Indonesia harus menunjukkan sebagai negara AA. Adam A. 07 Juli 2022 07:36. Bangsa Indonesia harus menunjukkan sebagai negara yang kuat dan mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Hal ini sangat di perlukan dalam strategi mengatasi ancaman dalam bidang .. Vay Tiền Nhanh Ggads. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MAKelas XI Semester IBAB 5Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik IndonesiaMewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik IndonesiaB. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam Membangun Integrasi Nasional Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau ncuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya, Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika serikat. Di sisi lain, isu demokrasi pada saat ini benar-benar memengaruhi kehidupan berbangsa dan bemegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antarnegara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. a. Mengembangkan demokrasi politik. b. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. d. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. e. Menegakkan supremasi hukum. f. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara negara maju Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF International Monetary Fund. Bank Dunia World Bank dan WTO World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal hal di bawah ini. a. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. b. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. c. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat d. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF. Bank Dunia, dan WTO. e. Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi. perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas. Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan kemanan negara. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sishankamrata. Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan sishankamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem pertahana dan kemanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun dikemudian hari Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut. a Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nirmiliter. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuntan udara. Adapun, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional Berdasarkan analisis lingkungan strategik, ancaman militer dari negara lain ancaman tradisional yang berupa invasi adalah kecil kemungkinannya. amun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan/menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang OMP. Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/ demobilisasi. Kendati kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP. namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang OMSP guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan seluruh elemen masyarakat harus mampu mewujudkan bangsa yang mandiri, maju dan berkeadilan dalam menghadapi Indonesia di masa depan. Karena itu, ke depan, kehadiran negara bukan hanya sebagai pengelola pasar, tetapi juga memberikan kekuatan peredam atas dampak-dampak negatif pasar. “Negara juga harus membebaskan warga dari ketergantungan pasar, dimodifikasi dan juga fungsi redistribusi. Negara harus mampu memanusiakan warganya, negara harus terus hadir menjadikan kesejahteraan adalah hak semua warga bangsa,” tegas Gus Muhaimin, dalam peluncuran buku Visioning Indonesia’, di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu 7/9. Lebih lanjut, Gus Muhaimin menjelaskan bangsa mandiri artinya Indonesia yang ditopang oleh kemandirian fiskal dan pajak yang mendukung kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Mandiri juga artinya Indonesia harus menjadi negara berswasembada pangan dan energi. "Berswasembada alat-alat teknologi dan teknologi kesehatan yang tentu saja didukung oleh universitas publik yang memadai," katanya. “Selain itu, Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak bergantung kepada SDA sumber daya alam semata, tapi juga bergantung kepada kekuatan SDM sumber daya manusia yang unggul yang memiliki kekuatan memadai demi kemajuan bangsanya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut. Baca juga DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia yang maju juga adalah negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital dalam melayani dan mengelola negara yang terdiri dari berbagai pulau sebagai sebuah negara maritim. Selain itu, Indonesia harus menjadi negara yang memiliki birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta menjadi kekuatan utama mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. “Misalnya, belanja negara di bidang pangan yang menyangkut subsidi saja. Itu hampir puluhan triliun rupiah, tapi implementasinya masih membutuhkan kesungguhan birokrasi yang tepat. Sehingga tepat dalam arti belanjanya, penyaluran, dan tanggung jawab birokrasi yang melayaninya,” urai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Korkesra itu. Selanjutnya, masih kata Gus Muhaimin, Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama hasil-hasil dari pembangunan. Indonesia yang berkeadilan, tambahnya, adalah yang konsisten kembali ke Pasal 33 UUD 1945, yaitu memastikan bahwa negara memiliki kesempatan untuk memberikan pada warganya kekayaan aset sehingga sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang inklusif. “Sistem ekonomi yang inklusif adalah sistem ekonomi yang tidak hanya tunduk pada keadaan global tapi sistem ekonomi ini juga memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya pengusaha di tingkat nasional,” jelas legislator daerah pemilihan dapil Jawa Timur VIII tersebut. RO/OL-09 Kajian ini dilatarbelakangi adanya tantangan dan peluang baik dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA maupun liberalisasi perdagangan internasional di bidang kelautan antara lain mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berdasarkan kepentingan nasional, sehingga perhatian diberikan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia kelautan sangat perlu dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan dan peningkatan pendapatan negara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan memerlukan manajemen teknis dan struktural dari setiap pengelola dan pelaksana di bidang kelautan guna mencapai peningkatan daya saing nasional. Semua pihak perlu bersinergi untuk membangun pembangunan yang berorientasi maritim sejalan dengan konsep kebangsaan Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila dalam Wawasan Nusantara. Jakarta ANTARA - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bangsa Indonesia harus memiliki strategi besar untuk menjadi kuat dan mandiri di tengah situasi dunia yang bergejolak saat ini. Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui arahannya yang disampaikan secara daring pada acara Rapat Koordinasi Monev Inpres 2 Tahun 2022 yang disaksikan melalui kanal YouTube Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP di Jakarta, Selasa. "Kita sedang menghadapi situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Untuk itu, kita harus punya strategi besar dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk makin kuat dan mandiri," kata Presiden. Jokowi menyebutkan salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri. Dengan membeli produk-produk dalam negeri, kata Presiden, akan terbuka lapangan kerja sekaligus menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan yang diterima dari LKPP, kata Jokowi, capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Baca juga Jokowi Pemimpin Indonesia ke depan harus sadar keberagaman Menurut Presiden, hal tersebut merupakan capaian yang bagus yang menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah makin meningkat. “Lebih dari 40 persen yang ditargetkan. Kendati demikian, belanja produk dalam negeri pada tahun 2023 harus lebih tinggi lagi," ujarnya. Sebaliknya, penggunaan produk-produk impor harus makin kecil dan dihilangkan. Untuk itu, Jokowi memandang perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. "Saya ingatkan bahwa peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan di dalam negeri," kata dia. Presiden meminta perbaikan besar-besaran dari hulu hingga hilir dengan memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN agar kualitas produk dalam negeri makin meningkat. Namun, lanjut Jokowi, pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi harus dipermudah. Jokowi juga meminta adanya percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta memaksimalkan pembelian produk dalam negeri dan usaha mikro maupun kecil, yang sudah tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring. Selain itu, kata Presiden, juga mengimplementasikan penggunaan kartu kredit pemerintah atau pemerintah daerah. Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor dan pemberian insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor.* Source Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya dan kekayaan alam yang melimpah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia masih belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang kuat dan mandiri di mata dunia. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korupsi, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, jika kita ingin bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri, maka kita harus berusaha untuk mengatasi semua masalah tersebut. Korupsi KorupsiInfrastrukturPendidikan dan KesehatanEkonomiKesimpulan Source Korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Korupsi merusak sistem politik dan ekonomi, serta merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk memberantas korupsi di negara ini. Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintah harus lebih terbuka dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat harus lebih aktif dalam memantau kinerja pemerintah. Infrastruktur Source Infrastruktur yang memadai sangat penting dalam membangun negara yang kuat dan mandiri. Namun, di Indonesia, masih banyak daerah yang belum terlayani oleh infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus lebih serius dalam membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan efisien. Pendidikan dan Kesehatan Source Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat penting dalam membangun negara yang kuat dan mandiri. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ekonomi Source Ekonomi yang kuat sangat penting dalam membangun negara yang mandiri. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus lebih serius dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi yang lebih baik. Kesimpulan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri di mata dunia. Namun, untuk mencapai hal tersebut, kita harus berjuang untuk mengatasi berbagai masalah yang masih dihadapi oleh negara ini. Kita harus bekerja sama untuk memberantas korupsi, membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, dan membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan diri kita sebagai bangsa yang kuat dan mandiri di mata dunia.

bangsa indonesia harus menunjukkan sebagai negara yang kuat dan mandiri